SMS, Cikarang Pusat - Lembaga Penelitia dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D), meminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memperhatikan sekolah satu atap (Satap). Hal tersebut disampaikannya lantaran banyak keluhan dan masukan kepada lembaganya terkait kurangnya tenaga PNS di sekolah tersebut.
“BKD dan Disdik harus mengaji bareng-bareng beban sekolah satu atap, masa SMP satu atap PNS-nya hanya Kepala Sekolah saja,” ujar Ketua LP3D, Jonly Nahampun.
Menurutnya jika hal tersebut dibiarkan akan bisa menurunkan kulitas dan kemampuan anak didik. Padahal seharusnya disdik harus membrikan perhatian yang lebih agar sekolah tersebut juga bisa bersaing dengan sekolah negeri lainya yang ada di Kabupaten Bakasi.
Disampaikannya, dari delapan SMP satu atap yang diamatinya semuanya kurang tenaga pengajar terutama tenaga PNS yang mengajar atau bertugas di sekolah tersebbut.
“Contoh konkrit adalah SMP Satap Pebayuran dan Cabangbungin, PNS-nya hanya Kepala Sekolahnya saja,” tuturnya.
Ia juga melihat di sekolah-sekolah negeri tenaga pengajarnya malah berlebih. Sementara di sekolah satu atap justru malah kekurangan.
“Ini harus ada perhatian dari disdik. Jangan dibiarkan nanti akan terjadi ketimpangan. Jangan membuat mereka menjadi kecewa dan merasa dianaktirikan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah satu atap. Menurutnya, Komisi D terkesan diam dan hanya menunggu laporan saja.
“Komisi D harus juga terjun kebawah, kalau gak panggil Disdik minta keterangan kondisi riil sekolah satu atap itu seperti apa, jangan diantepin saja, mereka anak-anak yang bersekolah disana adalah anak bangsa yang menginginkan juga persamaan kualitas belajar,” pungkasnya. [tata]