Blog SMS Bekasi

[caption id="attachment_887" align="alignright" width="241" caption="Bambang Sulaksana"][/caption]

SMS, Cikarang Pusat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) di tahun 2011 lalu telah memberikan berbagai bantuan terhadap 400 Kelompok Tani (Poktan).

Rencananaya, di tahun 2012 ini, bantuan sejenis akan kembali diberikan dengan jumlah yang lebih besar lagi dari tahun 2011. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 452 Poktan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DPPK Kabupten Bekasi, Bambang Sulaksana, kepada SMS Bekasi baru baru ini di ruang kerjanya.

"Bantuan tersebut dilakukan oleh kami sebagai bentuk perhatian dari Pemda Kabupaten Bekasi melalui Dinas kita. Tujuannya supaya petani dapat lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan produksi panennya," terang pria mantan Kasat Pol PP tersebut.

Bambang berharap, para petani padi khususnya yang dapat bantuan tersebut akan bisa meningkatkan produk gabah hasil panennya. Kalau tercapai dengan baik akan membantu program Kementerian Pertanian Nasional untuk menargetkan peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sebanyak 5%.

Kata dia, hal tersebut juga akan menciptakan ketahanan pangan secara nasional. Sehingga perekomian bangsa menjadi kuat dan tidak akan terpengaruh banyak dalam menghadapi masalah krisis ekonomi global.

"Bantuan untuk 452 kelompok tani (Poktan) terbagi tiga bagian. 440 Poktan akan mendapatkan bantuan berupa Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) meliputi 11,000 hektar yang dibiayai oleh sumber Dana APBN Pusat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, bantuan lainnya meliputi dalam program serupa juga diberikan 10 Poktan dan SL-PHT sebanyak dua Poktan  yang didanai dari Bantuan Provinsi (Banprof) Jawa Barat.

"Selain bantuan SL-PTT dan SL-PHT, akan ada bantuan lainya seperti bantuan berupa alat mesin Pertanian (Alsintan). Alat tersebut dapat digunakan untuk pra panen maupun pasca panen yaitu berupa Traktor, Appo, Paket Alsintan, Pompa Air, Hand Sprayer, Rice Milling Unit (RMU) maupun Dryer kepada 25 kelompok tani penerima," bebernya.

Ditambahkannya, dana-dana untuk bantuan tersebut akan diberikan secara langsung dari pusat ataupun dari provinsi ke nomor rekening kelompok tani tersebut yang telah ditentukan oleh  kelompok tani masing masing. [her]

SMS, Cikarang Barat - Kondisi hutan lindung di Kabupaten Bekasi sampai saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Bekasi luas hutan lindung tahun 1999 mencapai 5.311 ha. Namun saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Hutan lindung yang ada hanya mencapai 400 ha. Selebihnya dimanfaatkan warga menjadi tambak.

Kasi Bina Usaha DPPK Yudi Anhar menyatakan wajar saja jika setiap tahun wilayah pesisir mengalami banjir. Sebab hutan lindung yang ada sebagian besar berada di wilayah pesisir. Namun hutan tersebut sekarang sudah beralih fungsi sebagai tambah.

”Hutannya hancur tidak karuan dan berubah menjadi tambak,” jelas Yudi.

Menurut Yudi keberadaan hutan lindung ini terus mengalami penyusutan. Sebab pada tahun 1955 hutan lindung yang ada di Kabupaten Bekasi mencapai 15 ribu ha. Namun jumlah itu terus mengalami penyusutan, pada tahun 1999 menjadi 5.311 ha. Dan untuk saat ini tinggal 400 ha. Ini tentunya ancaman tersendiri bagi Kabupaten Bekasi terkait adanya bencana banjir.

”Kondisinya ya begitu terus mengalami penyusutan, makanya harus segera diperbaiki kerusakan yang ada,” tambah lelaki berjanggut tersebut.

Untuk mengantisipasi semakin parahnya kerusakan hutan lindung ini, DPPK pun berusaha memaksimalkan program menanam pohon. Selama tahun 2010 kemarin, DPPK mengklaim sudah menanam pohon sekitar enam juta. Sedangkan di tahun 2011 ini ditargetkan 500.000 pohon sudah tertanam.

Selain itu DPPK juga berusaha mengembalikan lahan hutan lindung yang menjadi tambak kembali pada awal mulanya. Sebab secara dejure lokasi tambah yang berdekatan dengan laut memang statusnya sebagai hutan lindung. Karena tanamannya banyak yang mati lahan tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai tambak.

”Kami akan berusaha bagaimana mengembalikan lahan peruntukan hutan lindung ini seperti sedia kala,” tegasnya.

Sementara camat Muara Gembong, Hardi Suhardi membenarkan kalau masyarakat telah memanfaatkan hutan lindung sebagai tambak. Ia menyatakan masyarakat memanfaatkan hutan lindung ini karena tanaman hutannya tidak ada. Mereka pun berinisiatif memanfaatkan lahan kosong tersebut.

”Masyarakat ga menambangi hutan, tapi tanamannya ga ada dan menjadi daratan dimanfaatkanlah sama warga,” jelas Hardi.

Ia menjelaskan jika DPPK berkeinginan mengembalikan lahan yang sekarang menjadi tambak untuk hutan lindung lagi dinilainya sangat sulit. Sebab sebagian masyarakat memanfaatkan lahan tersebut.

”tetap akan berbenturan dengan warga, kan mereka sudah memanfaatkannya sejak turun temurun,” ungkapnya. [pret]