Blog SMS Bekasi

SMS, Cikarang Pusat - POLISI Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Bekasi, melalui Kasi Penegakkan Peraturan Daerah (PERDA), Agus Dahlan, yang mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam pencopotan baliho ataupun spanduk pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi yang bakal digelar pada 11 Maret 2012.

Selengkapnya: Penertiban Baliho Bukan Tugas Pol PP

[caption id="attachment_908" align="aligncenter" width="448" caption="Ormas Forum Betawi Bersatu (FBB)"][/caption]

SMS, Tambun Selatan - Kian hari simpati dan dukungan untuk pasangan Sa’duddin-Jamal (SAJA) terus mengalir baik air sungai. Jika sebelumnya masyarakat Madura yang berdomisili di Kabupaten Bekasi mendukung pasangan SAJA, kini giliran Ormas Forum Betawi Bersatu (FBB) mengarahkan dukungannya ke pasangan dengan nomor urut dua. Dukungan ini tentunya sangat berarti mengingat ormas ini anggotanya merupakan pribumi. Deklarasi sendiri dilakukan di Rumah Makan Warna Warni, Tambun Selatan, Kamis (26/1).

Ketua Umum Forum Betawi Bersatu, Endang Supardi, mengatakan dukungan ke pasangan SAJA didasarkan pada sosok Sa’dudin yang dinilai unik. Menurutnya, Sa’duddin merupakan ulama yang memiliki kemampuan memimpin masyarakat Kabupaten Bekasi selama lima tahun kebelakang. Sehingga masyarakat khususnya FBB patut untuk mendukungnya.

”Sosok seperti pak Sa’duddin ini sangat jarang. Makanya ketika maju di Pemilukada dan sudah terbukti harus diberikan dukungan,” kata Endang.

Secara matematis, jelas Endang, pihaknya akan menggerakkan seluruh kekuatannya yang tersebar di 23 kecamatan. Setiap anggota FBB  secara penuh harus mendukung pasangan SAJA. Sebab keputusan terkait dukungan ini merupakan keputusan bersama atas nama organisasi bukan keputusan pribadi. Setelah melakukan deklarasi, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke tingkat bawah khususnya para ulama dan santri-santri yang menjadi fokus penggalangan suara bagi pasangan Sadudin dan Jamalullail.

”Kami akan terjun langsung sampai ke tingkat bawah. Sosialisasi untuk pemenangan SAJA harus secepatnya dilakukan,” terangnya.

Sebagai ormas kesukuan, khususnya Betawi, tentunya memiliki massa yang cukup besar. FBB inipun akan fokus melakukan penggalangan suara di kalangan etnis Betawi. Sebab hubungan emosional sesama suku sangat tinggi. Apalagi yang didukungnya merupakan calon yang cukup mumpuni.

”Sentimen kedaerahan sangat kuat disini, dan kami yakin pasangan SAJA ini bisa menang,” bebernya.

Keyakinan Endang, pasangan SAJA bisa menang didasari banyaknya dukungan yang mengalir. Sebab etnis lain yang ada di Bekasi pun memberikan dukungan ke pasangan ini. Tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri untuk meraup sebanyak-banyaknya suara di waktu pemilihan nanti.

”SAJA yakin menang, sebab yang mendukung bukan hanya satu golongan tapi multi golongan ataupun partai mendukung pasangan ini,” tukasnya. [her]

[caption id="attachment_903" align="aligncenter" width="448" caption="Kondisi Mobil Ketua Sa’duddin Voters, Muhammad Faisal di rusak orang tak dikenal saat melakukan konsolidasi di rumah anggotanya di Kampung Karang Haur Kecamatan Pebayuran, Jumat (27/1)."][/caption]

SMS, Pebayuran - Mobil Ketua Tim Sa’duddin Voters, Muhammad Faisal, dirusak orang tak dikenal saat melakukan konsolidasi di rumah anggotanya di Kampung Karang Haur Kecamatan Pebayuran, Jumat (27/1). Mobil Daihatsu Terios dengan Nopol B 1530 FFY itu mengalami pecah kaca di bagian depan. Diduga kaca mobil sengaja dilempar pakai benda tumpul.

Muhammad Faisal menyatakan, pengrusakan mobil terjadi saat ia melakukan konsolidasi. Mobil dengan warna silver ini diparkir sekitar 500 meter dari rumah anggotanya saat melakukan pengarahan. Namun sekembali dari rumah anggotanya tersebut Faisal melihat kaca mobilnya dalam keadaan rusak.

“Mobil saya parkir dipinggir jalan raya karena harus masuk gang. Tapi pas saya balik sudah rusak seperti ini,” beber Faisal.

Walau mengalami kerugian, namun Faisal mengaku tidak mau membawa masalah ini ke ranah hukum. Menurutnya, tindakan pengrusakan mobil ini termasuk adu domba dari pihak lain yang hendak menggagalkan pesta demokrasi. Walau harus menanggung kerugian sendiri yang penting pesta demokrasi bisa berjalan normal.

“Biarin saya bawa ke ranah hukum, ini tindakan oknum yang mencoba memancing di air keruh,” tambahnya.

“Ini hanya oknum yang mencoba mengadu domba. Tapi kami tidak akan terpancing dengan propokasi atau intimidasi seperti ini,” jelas Andi.

Intimidasi seperti ini, jelas Andi, tidak akan menyurutkan langkah tim Sa’duddin Voters untuk melakukan konsolidasi. Menurutnya, apa yang diterima saat ini dijadikan vitamin atau penyemangat supaya bisa mencapai target yang ditentukan.

Sebab apa yang dilakukan, menurutnya, sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi aturan. Jika surut dengan tindakan seperti ini kemenangan tidak akan bisa didapatkan.

”Semangat kami ga akan pudar. Intimidasi seperti ini malah kami jadikan vitamin bukan tekanan,” bebernya.

 Ia juga menyatakan, warga Bekasi sudah dewasa dalam berpolitik. Ancaman dan intimidasi menurutunya sudah tidak berlaku lagi di era seperti sekarang. Siapa yang cerdas dan mampu memetakan suara serta menggaet pemilih, itulah nantinya yang akan memenangkan pertarungan. Bukan siapa yang berani mengintimidasi.

”Sekarang ini bertarung lewat akal cerdas bukan ancaman atau tekanan,” tukasnya. [tata]

[caption id="attachment_899" align="aligncenter" width="448" caption="Kantor PK Golkar Jadi Posko Pemenangan SAJA"][/caption]

SMS, Sukatani - MASYARAKAT Kecamatan Sukatani merasa bingung dan heran dengan keberadaan kantor Partai Golkar Pengurus Kecamatan Sukatani. Awalnya, menjadi Posko Pemengan Neneng-Rohim (NERO) dengan segala akributnya, lantas sekarang berubah total menjadi Posko Pemengan Sa’duddin-Jamal (SAJA) dengan dipenuhi baliho peserta Pilkada dengan nomor urut dua itu. Kantor tersebut letaknya persis di depan kantor Koramil Sukatani.

Menurut  Tokoh Pemuda Kecamatan Sukatani, Isak (40), kantor tersebut awalnya kantor PK Golkar Kecamatan Sukatani, sekarang sudah beralih fungsi sebagai kantor resmi Ormas Majelis Musyawarah Masyarakat Bekasi (M3B) Kecamatan Sukatani, yang dikomandoi olehnya dan digunakan sebagai Posko Pemenangan SAJA.

“Ini rumah saya, kebetulan dulunya dikontrak oleh Golkar versi Darip untuk kantor PK Golkar. Namun dalam perjalanannya Pengurus Golkar Kabupaten Bekasi pecah, akibat rekomendasi DPP Golkar jatuh ke Neneng untuk pencalonan Bupati. Dan rumah saya yang dijadikan kantor  oleh Golkar dalam sewanya tidak berjalan baik sehingga Ketua PK Golkar Kecamatan Sukatani menyerahkan kembali rumah tersebut pada kami,” bebernya.

Ia mengaku, selaku Ketua Ormas M3B Kecamatan Sukatani arah pilihan politiknya sudah jelas dan terang benderang, yakni mendukung penuh kemenangan SAJA. Hal itu menurutnya, sesuai dengan komitmen SAJA dengan M3B Kabupaten Bekasi yang diKetuai oleh  KH. Dahlan di Cikarang Barat.

“Akhirnya saya berinisiatif, rumah tersebut kami jadikan kantor Sekretariat M3B untuk Posko Pemenangan SAJA, sebagai langkah awal untuk konsolidasi dengan relawa pendukung SAJA. Dengan sasaran menjaring massa sebanyak mungkin untuk kemenangan SAJA,” terangnya.

M3B sendiri telah memiliki program kerja yang jelas di bidang politik. Bukan hanya menyukseskan Pemilukada Kabupaten Bekasi, namun langkahnya akan tetap eksis dalam rangkaian untuk membantu calon kandidat di Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden RI.

“Dengan peranan tersebut, kami sudah bentuk pengurus Koordinasi Desa (Kordes) di tujuh desa yang berada di Kecamatan Sukatani untuk lebih merangkul semua elemen masyarakat. Termasuk kepala desanya dengan memilih SAJA sebagai calon pemimpin terbaik untuk masyarakat Bekasi,” ucapnya. [her]

[caption id="attachment_895" align="aligncenter" width="448" caption="Warga di Kampung Rawa Lele Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, tengah memanen padi (mengarit) yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bekasi."][/caption]

SMS, Cikarang Pusat - Bupati Bekasi, Sa’duddin, menargetkan produksi padi Kabupaten Bekasi tahun 2012 mencapai 1 juta ton per tahun. Taget tersebut dianggap realistis. Pasalnya, saat ini produksi padi Kabupaten Bekasi masih berkisar 600 ribu-700 ribu ton gabah kering giling (GKG) per tahun.

"Dengan produksi gabah sebanyak 1 juta ton per tahun, maka Kabupaten Bekasi bisa melakukan swasembada beras. Bahkan bisa mengirimnya ke daerah lain di Kabupaten Bekasi seperti Kota Bekasi dan DKI Jakarta yang selama ini dipasok dari Karawang dan Subang," kata Sa'duddin, Kepada SMS Bekasi baru baru ini.

Bupati mengatakan, untuk mendukung program tersebut, maka pihaknya terus melakukan pembinaan dan pemberian bantuan bibit serta pupuk kepada para petani. Selain itu, pencegahan terhadap serangan hama juga dilakukan sedini mungkin agar tidak merugikan para petani.

Selain itu, kata dia, saat ini Kabupaten Bekasi tengah berkonsentrasi menyiapkan sekitar 52 ribu hektar lahan abadi untuk pertanian. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pencapaian target swasembada beras tahun 2012 sampai 25 tahun mendatang.

"Kabupaten Bekasi dari dulu merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Untuk itu, program pembangunan harus diarahkan pada penguatan sektor pertanian dan agrobisnis," katanya.

Kata dia, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011, disiapkan 52 ribu hektar lahan abadi untuk pertanian, dan tidak bisa diubah untuk peruntukkan pembangunan yang lain, kecuali untuk kepentingan nasional.

Lahan abadi pertanian, kata Sa'duddin, meliputi tujuh kecamatan yakni, Kedungwaringin, Pabayuran, sebagian Cabangbungin, Sukakarya, Karangbahagia, Sukatani, Tambelang dan Sukawangi.

"Jika mau mengubah peruntukkan lahan tersebut, maka harus merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Jabotabekpunjur," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabuapten Bekasi, Bambang Sulaksana. Menurutnya, hal tersebut dilakukan  untuk mencapai target dari pada Peningkatan Produksi Padi Nasional (P3N) sebesar 5% .

“Hal tersebut akan kita lakukan demi suksesnya target P3N sebesar 5%, dan support untuk petani akan kita genjot dengan berbagai fasilitas bantuan benih unggul dan sarana pertanian lainnya hingga petani dapat meningkatkan produksi panen gabahnya,” jelasnya. [her]

[caption id="attachment_892" align="aligncenter" width="448" caption="Seorang warga Desa Sukamulya sedang memancing di Kali Kapuk. Yakni salah satu kali yang akan dinormalisasi dalam waktu dekat ini oleh DBMPSDA Kabupaten Bekasi."][/caption]

SMS, Cikarang Pusat - Untuk meminimalisir terjadinya resiko banjir akibat pendangkalan, tahun ini Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi, akan menormalisasi tujuh kali yang ada di Kabupaten Bekasi. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air DBMPSDA Kabupaten Bekasi, Untung Sadinun, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

"Banyak kali dan saluran pembuang saat ini, yang mengalami pendangkalan dan penyempitan. Sehingga sangat beresiko sekali akan terjadi banjir jika musim penghujan tiba. Untuk itu, melalui program pengendalian banjir, pada tahun ini DBMPSDA akan menormalisasi tujuh kali dan beberapa saluran pembuang," ujarnya.

Dikatakan Sadinun, tujuh kali yang akan dinormalisasi yakni, lanjutan Drainase Ciherang (DC) 4 Kiwing Hulu, Kali Jambe, Kali Sasak Jarang, Kali Blencong, Kali Sepak, Kali Kapuk Sukamulya dan Kali Menir.

"Nantinya, tujuh kali tersebut, akan dikembalikan dimensinya seperti dulu, baik lebar maupun kedalamannya," bebernya.

Menurutnya, dengan dinormalisasi dan dikembalikan seperti dimensi semula, aliran air menjadi lebih cepat dan daya tampung kali juga menjadi lebih banyak.

Ditambahkan Sadinun, normalisasi tersebut cukup efektif untuk menanggulangi dan meminimalisir banjir, terutama pada daerah rawan banjir. Karena, menurutnya, pihak DBMPSDA pada 2011 lalu juga telah menormalisasi sebanyak tujuh kali dan hasilnya cukup efektif dalam mengatasi banjir.

"Kali yang dinormalisasi pada 2011 lalu diantaranya Kali Sabah, DC 4 Kiwing, DB 5, Kali Butek, Kali DA, Kali Jambe Hilir dan Kali Bakung," ungkapnya.

Kedepannya, kata dia, pihaknya melalui program pengendalian banjir ini, akan terus menormalisasi kali dan saluran yang telah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Terutama yang menjadi skala prioritas, yaitu daerah rawan banjir. [mar]

[caption id="attachment_887" align="alignright" width="241" caption="Bambang Sulaksana"][/caption]

SMS, Cikarang Pusat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) di tahun 2011 lalu telah memberikan berbagai bantuan terhadap 400 Kelompok Tani (Poktan).

Rencananaya, di tahun 2012 ini, bantuan sejenis akan kembali diberikan dengan jumlah yang lebih besar lagi dari tahun 2011. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 452 Poktan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DPPK Kabupten Bekasi, Bambang Sulaksana, kepada SMS Bekasi baru baru ini di ruang kerjanya.

"Bantuan tersebut dilakukan oleh kami sebagai bentuk perhatian dari Pemda Kabupaten Bekasi melalui Dinas kita. Tujuannya supaya petani dapat lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan produksi panennya," terang pria mantan Kasat Pol PP tersebut.

Bambang berharap, para petani padi khususnya yang dapat bantuan tersebut akan bisa meningkatkan produk gabah hasil panennya. Kalau tercapai dengan baik akan membantu program Kementerian Pertanian Nasional untuk menargetkan peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sebanyak 5%.

Kata dia, hal tersebut juga akan menciptakan ketahanan pangan secara nasional. Sehingga perekomian bangsa menjadi kuat dan tidak akan terpengaruh banyak dalam menghadapi masalah krisis ekonomi global.

"Bantuan untuk 452 kelompok tani (Poktan) terbagi tiga bagian. 440 Poktan akan mendapatkan bantuan berupa Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) meliputi 11,000 hektar yang dibiayai oleh sumber Dana APBN Pusat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, bantuan lainnya meliputi dalam program serupa juga diberikan 10 Poktan dan SL-PHT sebanyak dua Poktan  yang didanai dari Bantuan Provinsi (Banprof) Jawa Barat.

"Selain bantuan SL-PTT dan SL-PHT, akan ada bantuan lainya seperti bantuan berupa alat mesin Pertanian (Alsintan). Alat tersebut dapat digunakan untuk pra panen maupun pasca panen yaitu berupa Traktor, Appo, Paket Alsintan, Pompa Air, Hand Sprayer, Rice Milling Unit (RMU) maupun Dryer kepada 25 kelompok tani penerima," bebernya.

Ditambahkannya, dana-dana untuk bantuan tersebut akan diberikan secara langsung dari pusat ataupun dari provinsi ke nomor rekening kelompok tani tersebut yang telah ditentukan oleh  kelompok tani masing masing. [her]

[caption id="attachment_882" align="alignright" width="200" caption="Budiyanto"][/caption]

SMS, Cikarang Pusat - WARGA yang biasa melewati Jalan Inspeksi Kalimalang arah Tegal Danas Kecamatan Cikarang Pusat yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dan Karawang patut bergembira. Pasalnya, di tahun 2012 jalan tersebut rampung dibangun.

“Tahun ini di APBD murni kita sudah menganggarkan untuk jalan tersebut sebesar Rp2,6 miliar atau panjang jalan yang  bisa dibangun sepanjang 800 Meter,” ujar Budiyanto yang juga anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil I tersebut.

Meski begitu, menurutnya anggaran tersebut belum bisa merampungkan lantaran masih ada sekitar 1 KM yang belum dibangun dan rencananya akan diselesaukan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Kekurangannya akan kita anggarakan di ABT, sehingga pada akhir tahun 2012 jalan tersebut bisa closing,” ujar pria lulusan IPB tersebut.

Selain itu, disampaikannya, jalan tersebut juga saat ini sedang dalam proses pengajuan perubahan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

“Jalan tersebut membentang dari Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi hingga ke Karawang sudah selayaknya menjadi jalan provinsi sehingga beban anggaran diserahkan kepada provinsi,” tambahnya.

Selain itu, ia meminta maaf kepada warga yang biasa menggunakan jalan tersebut lantaran sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan jumlah anggaran yang besar atau signifikan. Hal tersebut lantaran anggaran harus dibagi-bagi untuk wilayah lain di Kabupaten Bekasi.

“Saya meminta pengertian kepada warga lantaran tidak semua usulan bisa dilaksanakan terutama untuk menyelesaikan Jalan Kalimalang, karena pembangunan itu harus ada pemerataan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. [tata]

[caption id="attachment_871" align="aligncenter" width="448" caption="Ribuan buruh tampak memadati akses yang menuju pintu Tol Cikarang Utama pada unjukrasa besar-besaran yang diadakan oleh Buruh Bekasi Bergerak, Jum’at (27/1)."][/caption]

SMS, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meminta posisi nol-nol dalam penyelesaian masalah Upah Minimum (UM) Kabupaten Bekasi. Pemprov akan mencabut gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bila gugatan hukum yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga dicabut.

“Supaya posisinya nol-nol, maka Apindo cabut gugatan, kita juga mencabut banding. Jadi kita menyamakan posisinya,” ucap Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, di Gedung Pakuan, Jl. Oto Iskandar Dinata Kota Bandung, Sabtu (28/1/12).

Gubernur mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Jabar, Apindo Jabar, dan perwakilan serikat pekerja untuk menyosialisasikan kesepakatan yang dihasilkan malam sebelumnya, Jumat (27/1/12) malam di Jakarta. Gubernur Jabar bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muahimin Iskandar berunding bersama pemerintah daerah, Apindo, dan serikat pekerja yang menghasilkan kesepakatan bersama.

Menurut Heryawan, pencabutan gugatan banding pemprov terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang menjadi salah satu butir dalam kesepakatan itu. Karenanya, Pemprov akan memprosesnya bersamaan dengan tindakan Apindo yang juga mencabut gugatan mereka. Prosesnya akan dimulai Senin (30/1/12).

Dari pertemuan di Jakarta itu, semua pihak sepakat bahwa besaran UM Kabupaten Bekasi mencapai Rp1.491.000. Untuk Kelompok II, UM itu mencapai Rp1.715.000, dan UM Kelompok I mencapai besaran Rp1.849.000.

Kesepakatan itu ditandatangani perwakilan Apindo, yaitu Hariyadi B. Sukamdani, Franky Sibarani, dan Kuasa Hukum Endang Susilowati serta Anthony Hilman. Serikat pekerja diwakili R. Abdullah (KSPSI), Obon Tabroni (FSPMI), M. Irayadi (GSPMII), dan Subagio Hamdong (KSBDSI). Kesepakatan itu juga ditandatangani Hatta Rajasa, Muhaimin, Heryawan, dan Bupati Bekasi Sa’duddin.

“Kesepakatan tadi malam kuat isinya, meskipun bukan kesepakatan hukum tapi kesepakatan musyawarah. Tetapi ini kesepakatan tingkat tinggi, maka semua harus patuh,” ucapnya.

Setelah rapat itu, Bupati Bekasi, Sa’duddin pun langsung membuat rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat yang langsung dilanjutkan dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) besaran UM Kabupaten Bekasi yang baru.

Menurut Ketua Apindo Jabar, Dedy Wijaya, di Gedung Pakuan, ia tidak mengetahui mengenai gugatan Apindo ke PTUN. Apakah akan segera dicabut atau tidak. Meski begitu, ia menjamin bahwa besaran UM Kabupaten Bekasi yang disepakati bersama para menteri akan diterapkan para pengusaha.

Ia pun menyatakan, tidak berani berkomentar tentang masalah hukum karena tidak ada kuasa hukum yang berperkara di PTUN itu.

“Masalah ranah hukum, saya bahaya kalau berbicara karena saya tidak mengerti,” katanya. [tata/ant]

[caption id="attachment_868" align="aligncenter" width="448" caption="Ratusan kendaraan tak bergerak dan sejumlah angkutan barang mengaku merugi atas demo besar-besaran yang menutup akses tol Jakarta-Cikampek, Jum’at (27/1) lalu."][/caption]

SMS, Cikarang Utara - AKIBAT demo buruh yang menutup seluruh akses jalan pada Jum’at (27/01), sejumlah angkutan di Kabupaten Bekasi mengalami kerugian. Hal tersebut dikeluhkan para pengusaha angkutan umum karena rute trayek yang dijalankan oleh armadanya tidak berjalan dengan maksimal.

"Kita dirugikan dengan aksi demo buruh ini, tidak hanya pengusaha angkutan umum tetapi angkutan karyawan pun mengadukan hal serupa akibat kemacetan yang timbul dari demo ini," ujar Yaya Ropandi, Sekretaris Organda Kabupaten Bekasi kepada SMS Bekasi.

Disampaikannya, selain pengusaha angkutan umum, keluhan yang ia terima juga datang dari pengusaha angkutan umum. Mereka mengadu lantaran angkutannya tidak bisa bekerja bahkan lebih memilih pulang ke kandangnya masing-masing lantaran jalan yang dilalui tak juga kunjung lancar.

“Kalaupun dipaksakan untuk tetap beroperasi, tentunya pengusaha akan mengalami banyak kerugian seperti dari segi waktu dan bahan bakar bagi armada yang ada,” tambahnya.

Menurut Yaya, jika pun buruh ingin melakukan aksi ini sebaiknya buruh juga melihat sisi kepentingan masyarakat lain. Baginya mengeluarkan pendapat memang hak buruh, tetapi juga harus sadar betul kepentingan masyarakat juga harus diutamakan.

"Mengeluarkan pendapat betul memang hak buruh, tetapi buruh juga harus melihat kepntingan masyarakat banyak jangan sampai aktivitasnya terhambat karena aksi itu," bebernya.

Ditambahkannya, dalam unjukrasa tersebut, pengusaha angkutan dari 15 jalur rute yang mengadu ke Organda karena tidak bisa mengoperasikan angkutannya, pengusaha angkutan yang mengadu antara lain, angkutan K36 A, 01 A, 32 A. [her]

[caption id="attachment_864" align="aligncenter" width="448" caption="Muhaimin Iskandar"][/caption]

SMS, Jakarta - Kesepakatan  mengenai pelaksanaan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bekasi, akhirnya bisa tercapai setelah Menakertrans Muhaimin Iskandar melakukan pembicaraan langsung dengan Ketua Apindo, Sofjan Wanandi.

"Pengusaha yang sudah menyatakan mampu melaksanakan ketentuan itu silakan membayar upah UMK baru, yang tidak silakan mengajukan keberatan kepada pemprov Jabar," kata Menakertrans di Jakarta, Jumat (27/1).

Menakertrans mengatakan, pemogokan buruh di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan pada Jumat (27/1), merupakan reaksi atas keputusan PTUN Bandung yang membatalkan ketentuan baru upah minimum di Jawa Barat.

"Sementara bagi pengusaha yang belum mampu segera lakukan mekanisme bipartit untuk mengambil jalan tengah, agar juga jangan ada yang dirugikan," tambah pria yang juga politisi PKB ini.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Menakertrans berharap buruh bisa segera mengakhiri pemogokan dan kembali bekerja sebagaimana biasa.

"Pemerintah akan terus memantau dan menjamin proses perundingan bipartit dapat berjalan dengan lancar dan produktif," demikian Muhaimin Iskandar. [tata/R]

[caption id="attachment_859" align="aligncenter" width="448" caption="PT. Printek adalah salah satu perusahaan yang berada di Kawasan Jababeka II yang siap melaksanakan UMK baru. Sejumlah karyawan tampak berjaga-jaga khawatir akan sweaping rekan buruh yang masuk ke perusahannya."][/caption]

Berikut kronologi yang berhasil dihimpun SMS Bekasi terkait turunnya SK Gubernur Jabar Nomor 561/f.211-bangsos/2012. 

Kamis, 26 Januari 2012

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang penetapan UMK Bekasi. Sebelumnya, setiap kali perkara ini disidangkan, para buruh selalu melakukan aksi unjuk rasa mengawal persidangan.

Gubernur Jabar kemudian mengajukan banding terkait pembatalan SK Gubernur tentang UMK Bekasi oleh PTUN. Banding akan diproses PTUN Bandung untuk diteruskan ke PTUN Jakarta.

Jumat, 27 Januari 2012

Putusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan Apindo, membuat para buruh melampiaskan kekecewaan mereka dengan melakukan aksi unjuk rasa memblokir pintu Tol Cikarang Barat. Mereka juga menghentikan aktivitas produksi di tujuh kawasan industri di Cikarang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk melakukan komunikasi demi tercapai kesefahaman dengan para buruh. Muhaimin yang baru saja mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, Jumat pagi, langsung terbang kembali ke Jakarta.

Aksi unjuk rasa terus berlangsung. Buruh mengancam tidak akan berhenti berunjuk rasa hingga tuntutan mereka agar Apindo melaksanakan SK Gubernur Jabar sebelumnya dipenuhi.

Pada Jumat malam, digelar pertemuan di Kantor Kementerian Perekonomian. Pertemuan dihadiri Hatta Rajasa, Muhaimin Iskandar, perwakilan Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Apindo, dan perwakilan serikat pekerja. Pertemuan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membuat rekomendasi baru terkait UMK Bekasi.

Pada Jumat malam itu juga, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengklaim sudah mendapat surat rekomendasi dari Pemkab Bekasi tentang UMK Bekasi yang baru.

Gubernur langsung menyelesaikan rumusan SK Gubernur Jabar soal UMK Bekasi yang baru dan disepakati semua pihak. SK Gubernur Jabar tersebut dibuat secara darurat, bahkan tanpa melibatkan dewan pengupahan.

Sabtu, 28 Januari 2012

Sekitar pukul 07.00 WIB, digelar pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Bandung. Pertemuan dihadiri Gubernur Ahmad Heryawan dan Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya.

Selanjutnya, Gubernur mengumumkan SK Gubernur Jabar No 561/f.211-Bangsos/2012 tentang perubahan ketiga keputusan Gubernur Jabar No 561/kep.1540-Bangsos/2011 tentang UMK Jabar tertanggal 27 Januari 2012.

Poin penting SK ini menyepakati bahwa UMK Bekasi menjadi Rp1.491.000. Untuk kelompok II ditetapkan Rp1.715.000 dan kelompok I Rp 1.849.000.

Heryawan menyatakan, pihaknya akan mencabut banding yang sudah diajukan ke PTUN Jakarta melalui PTUN Bandung. Perubahan UMK Bekasi juga disebutnya tidak akan merembet ke daerah lain di Indonesia. [tata/R/ant]

SMS, Jakarta - Negara harus mendapat pajak, perusahaan pun perlu untung. Jadi semuanya harus seimbang. Pemerintah menolak anggapan bahwa rendahnya upah tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu indikator keuntungan dalam bersaing dengan negara lain. Kesejahteraan tenaga kerja turut perlu diperhatikan.

Demikian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat dimintai tanggapan mengenai rendahnya upah tenaga kerja menjadi faktor daya saing dengan negara lain.

"Pekerja kita harus sejahtera," ujar Hatta usai rapat di Jakarta, Jumat (27/1) malam.

Hatta melanjutkan, keseimbangan perlu ada di dunia bisnis. Disamping pekerja, perusahaan juga perlu mendapat untung dengan peningkatan produktivitas pekerjanya.

"Negaranya juga harus mendapatkan pajak. Semuanya harus serasi seimbang," katanya.

Komitmen para pekerja untuk meningkatkan produktivitas, tambahnya, menjadi daya tawar lain dalam meningkatkan daya saing industri tanah air.

Hatta berharap, kejadian demo buruh ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Karena kejadian ini memberi dampak negatif bagi seluruh aspek masyarakat.

"Harus didialogkan, jangan menempuh cara-cara yang mengakibatkan industri terhenti," katanya.

Aksi unjuk rasa buruh ini dipicu putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Bandung yang memenangkan Apindo Kabupaten Bekasi, yang memerintahkan Gubernur Jawa Barat merevisi SK UMK tahun 2012. Artinya, upah buruh batal naik 30 persen menjadi Rp1.491.000.

Demo besar-besaran pun dilakukan. Ratusan ribu buruh turun ke jalan. Peserta demo buruh tidak hanya pekerja dari perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Ribuan buruh dari Bandung juga datang untuk memberikan dukungan. [tata/r]

SMS, Tambun Selatan - Sebanyak 90 perwakilan dari SMP Negeri maupun swasta ikuti lomba Kreasi Seni dan Budaya Islam ke VII, yang digelar oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di SMPN 1 Tambun Selatan, Rabu (25/01).

Hal tersebut dilakukan untuk menjaring pemenang lomba pertama yang akan diikutsertakan dalam perlombaan serupa di tingkat Provinsi Jawa Barat dan pemenangnya akan diikutsertakan kembali ke tingkat nasional.

Bupati Bekasi, Sa’duddin, yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa kreasi seni dan budaya Islam patut dipertahankan demi melestarikan budaya bangsa. Sehingga generasi muda dalam perkembangannya tidak tergerus oleh kemajuan zaman.

“Kegiatan ini selain untuk menggali potensi diri juga akan menumbuh kembangkan rasa kecintaan akan budaya seni Islam di Kabupaten Bekasi. Sehingga dalam pergaulannya kaum muda kita senantiasa berpegangan pada kaidah keislaman,” terangnya.

Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Jaja Jaelani, mengatakan dengan aspresiasi seni Islam mudah-mudahan dapat mewujudkan generasi muda madani yang berprestasi dan menjunjung tinggi akhlak qur’ani. 

“Acara ini sebagai bentuk aspresiasi kreasi islami dengan tujuan untuk mecintai budaya seni Islam. Sehingga generasi penerus kita tidak ketergantungan akan seni dan budaya barat,” ucapnya.

Masih menurut dia, bentuk lomba yang diikuti siswa SMP itu meliputi lomba MTQ Putra dan Putri, Lomba Pidato Putra dan Putri, Lomba Kaligrafi, Lomba MHQ, Lomba Cerdas Cermat Agama Islam, Lomba Marawis dan Lomba Qosidah.

“Pemenang lomba khususnya juara pertama, akan diikutsertakan untuk mewakili Kabupaten Bekasi ke tingkat Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya perwakilan Kabupaten Bekasi yang menjadi juara pertama bisa mengikuti lomba ke tingkat nasional,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed, mengatakan kegiatan tersebut salah satu wujud untuk pengembangan kemandirian siswa untuk menggali potensi diri sehingga siswa bisa mengenal lebih dalam tentang seni budaya Islam.

“Saya berharap, siswa dapat menggali potensi dirinya terhadap budaya seni Islam dan menjadikan mereka bukan hanya pintar di mata pelajaran umum  saja, namun juga bisa pintar di bidang ilmu agama Islam sebagai modal kekuatan akidahnya,” katanya. [her]

SMS, Cibitung - Untuk Ketiga kalinya, Bupati Bekasi, Sa’duddin, resmikan bangunan kantor baru hasil dari upaya pembangunan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Kali ini bupati meresmikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD yang berada di Kecamatan Cibitung, Kamis (26/1). Sebelumnya ia juga meresmikan UPTD PAUD/SD di Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karangbahagia.

Dalam kesempatan itu, Sa’duddin mengatakan dengan selesainya bangunan baru tersebut, hendaknya dijadikan suatu momentum untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan secara maksimal.

“Dengan semua itu, kita harus mengkedepankan profesionalisme kerja dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di PAUD/SD sehingga menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed, menjelaskan, pembangunan kantor tersebut adalah salah satu dari upaya peningkatan pelayanan dengan program sarana dan prasarana yang dikembangkan Dinas Penidikan sebagai sentral pelayanan Pendidikan di tingkat Kecamatan.

“Penuntasan untuk pembangunan Kantor UPTD PAUD/SD di tahun 2011 baru selesai di tiga Kecamatan. Dan untuk program penuntasan bangunan kantor UPTD yang sama akan dituntaskan pembangunannya di tahun 2012 ini dengan mengunakan anggaran APBD,” bebernya.

Masih menurut Rusdi, bukan hanya pembangunan Kantor UPTD saja, namun pihaknya sudah mengajukan usulan prioritas ke pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun ke Propinsi Jawa Barat serta ke Kementrian Pendidikan Nasional, untuk segera membangun sarana bangunan sekolah di beberapa titik sekolah yang secara sekala prioritas sudah mengalami kerusakan.

“Kebutuhan meubelair juga untuk di sekolah-sekolah yang kekurangan sarana tersebut. Di tahun 2012 akan segera kita penuhi, dengan mengunakan anggaran yang cukup besar untuk itu,” terangnya.

Sementara, Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Cibitung, Uum Sumarni,  mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Bupati Bekasi, Sa’duddin, yang selalu memperhatikan masalah pendidikan. Sehingga menurutnya, hal tersebut berdampak pada pendidikan di Kabupaten Bekasi secara berkelanjutan bisa meningkat dengan baik.

“Di lingkungan unit dinas kami, alhamdulillah prioritas untuk pembangunan renovasi sekolah sudah mencapai 80 persen. Pada tahun 2012 ini akan ada pembangunan yang berkelanjutan untuk renovasi sekolah yang belum mendapatkan sehingga diharapkan tahun ini 100 persen tuntas dengan baik,” pungkasnya. [her]

SMS, Muaragembong - Untuk membiasakan hidup sehat, para siswa SDN Pantai Bahagia 01 yang berlokasi di Kampung Biombong Rt 01/01 Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muaragembong melakukan  gerakan Jumat Bersih (Jumsih) yang dimulai dari dalam kelas hingga ke halaman sekolah.

Dikatakan Kepala SDN Pantai Bahagia 01, Muharto Pradianto, pelaksanaan Jumsih ini sudah sekian lama dilakukan pada SDN Pantai Bahagia 01. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih menyadari pentingnya kebersihan.

“Bersih diri itu perlu, untuk lingkungan juga harus bersih dan rapih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman,” ujarnya.

Masih dikatakan Muharto, awalnya memang sangat sulit menerapkan tentang Jumsih pada siswa-siswinya. Akan tetapi dengan cara perlahan-lahan dalam melakukannya, akhirnya siswa mau menyadari apa artinya kebersihan itu.

Dari jumlah 386 orang siswa, ditambah tenaga pengajar 15 orang guru honorer, 8 Guru PNS di setiap hari Jumat selalu bersama-sama melakukan kerja bakti sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai.

Muharto berharap kepada Pemkab Bekasi dan Kepada Dinas terkait, untuk memperkeras halaman sekolah yang saat ini masih tanah.

”Saat musim penghujan tiba seperti sekarang ini, halaman sekolah sangat cepat ditumbuhi rerumputan dan sangat kesulitan apabila mengadakan upacara akibat halamannya berlumpur dan kotor,” pungkasnya. [yom]

[caption id="attachment_836" align="alignright" width="255" caption="Demikian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed"][/caption]

SMS, Cibitung - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Pendidikan akan targetkan tidak ada lagi bangunan sekolah yang rusak. Demikian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rusdi M Biomed, disela-sela acara peresmian kantor UPTD PAUD/SD Cibitung, Kamis (26/1).

Rusdi mengatakan, pada 2012 ini tidak akan ada lagi sekolah yang rusak berat. Menurutnya, kenyamanan belajar pun menjadi faktor pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).

”Apabila sarana dan prasarana telah memenuhi dan dalam keadaan yang baik, tinggal peningkatan prestasinya saja, kan nggak enak kalau siswa ditanyain prestasi terus berkilah, lah benerin saja dulu sarananya,” jelasnya.

Kata dia, hal ini akan dilihat dari kondisi infrastruktur sekolahnya baik bangunan secara utuh, kondisi atap sekolah dan yang menjadi prioritas utama bangunan memiliki pondasi yang sudah rusak.

”Berarti sekolah itu memiliki resiko lebih tinggi dalam tingkat bahaya dan kerusakannya sehingga harus segera diperbaiki,” katanya.

Dibeberkan, pembangunan tiga kantor UPTD melalui Anggaran Tahun 2010 dan 2011, sebagai salah satu wujud nyata perbaikan dan peningkatan sarana gedung sekolah kabupaten.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras), Suwarto, mengatakan jika sarana gedung sudah mencapai kata nyaman, maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan sendirinya akan menciptakan prestasi yang baik sesuai dengan kenyamanan siswa dalam menerima materi pelajaran di sekolah.

”UPTD lainnya seperti yang berlokasi di Kecamatan Tambelang dan Sukakarya sedang dilanjutkan proses pembangunannya di tahun 2012 ini,” kata Suwarto. [her]

SMS, Kedungwaringin - MAJELIS Musyawarah Masyarakat Bekasi (M3B) dalam rangkaian konsolidasi untuk menangkan pasangan Sa’duddin-Jamal (SAJA), mengundang para kepala Desa se-Kabupaten Bekasi untuk menyamakan Visi dan Misi kedepan dan arah politik keterpihakan Kepala Desa terhadap incumbent Sa’duddin.

Dalam acara tersebut, Sa’duddin dengan tegas tidak akan menginterpensi ataupun memaksa harus memilih dirinya. Namun, kata dia, minimal Kepala Desa harus dapat mencerna apa yang sudah dilakukan Sa’duddin terhadap pembangunan di desanya, agar menjadi suatu landasan pemahaman tentang kemajuan Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.

Dikatakannya, ia tidak akan memaksa atau menginterpensi Kepala Desa harus memilih dirinya. Hal tersebut, kata dia, sebagai bentuk cara berpolitik yang santun. Ia mengakui, selama kurun waktu lima tahun menjabat Bupati Bekasi, masih banyak kekurangan disana sini.

“Saya masih ingat betul tatkala para Kepala Desa punya keinginan dan usulan untuk mendapatkan fasilitas kendaraan operasional desa. Maka kita penuhi aspirasinya dan hingga kini mobil tersebut bukan hanya berguna bagi Kepala Desa saja. Namun sangat berguna juga untuk masyarakat seperti untuk membawa orang sakit ataupun keperluan lainnya,” bebernya.

Masih kata dia, para BPD juga tak lupa diperhatikan dengan memberikan fasilitas kendaraan roda dua untuk operasional mereka. Sehingga bisa mensinergikan dengan desa dalam peranan kinerjanya.

“Baru-baru ini untuk mengoptimalkan kinerja desa kita berikan bantuan lagi berupa sepeda motor. Sehingga apa yang telah diupayakannya menjadi suatu landasan kedepannya. Dan nantinya Kepala Desa sebagai garda terdepan di masyarakat akan menjadi suatu motor penggerak pembangunan desa yang sesungguhnya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator M3B Kecamatan Kedungwaringin, Budi, kepada SMS Bekasi mengatakan bahwa selama ini Kepala Desa sebenarnya menunggu ajakan dari Sa’duddin untuk memilihnya dengan jelas dan gamblang.

Dijelaskan Budi, secara struktural dia tidak akan memaksa para Kepala Desa untuk memilih Sa’duddin. Namun, menurutnya, Kepala Desa pada umumnya mengakui peranan Sa’duddin selama menjadi Bupati Bekasi telah menunjukkan hal yang begitu positif dan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Para Kepala Desa sudah akui bahwa hanya Bupati Sa’duddin yang pertama kali di Indonesia yang memberikan fasilitas kendaran mobil untuk Kepala Desa se-kabupaten Bekasi. Dan juga telah memberikan motor untuk BPD se-Kabupaten Bekasi dan saya yakin kalau Sa’duddin terpilih lagi tidak tertutup kemungkinan giliran para RT dan RW dapat fasilitas motor untuk kendaraan operasional mereka dalam melayani masyarakatnya,” tegasnya dengan penuh semangat.

M3B, sambung Budi, dalam melaksanakan programnya akan melibatkan para Kepala Desa dan akan membentuk layanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

“Dengan program-program kemitraan yang kita bangun, nantinya masyarakat akan diberdayakan dengan bentuk latihan kewirausahaan. Seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan kerajinan yang dapat menggali potensi ekonomi pedesaan. [her]

SMS, Cikarang Pusat - Lembaga Penelitia dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D), meminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memperhatikan sekolah satu atap (Satap). Hal tersebut disampaikannya lantaran banyak keluhan dan masukan kepada lembaganya terkait kurangnya tenaga PNS di sekolah tersebut.

“BKD dan Disdik harus mengaji bareng-bareng beban sekolah satu atap, masa  SMP satu atap PNS-nya hanya Kepala Sekolah saja,” ujar Ketua LP3D, Jonly Nahampun.

Menurutnya jika hal tersebut dibiarkan akan bisa menurunkan kulitas dan kemampuan anak didik. Padahal seharusnya disdik harus membrikan perhatian yang lebih agar sekolah tersebut juga bisa bersaing dengan sekolah negeri lainya yang ada di Kabupaten Bakasi.

Disampaikannya, dari delapan SMP satu atap yang diamatinya semuanya kurang tenaga pengajar terutama tenaga PNS yang mengajar atau bertugas di sekolah tersebbut.

“Contoh konkrit adalah SMP Satap Pebayuran dan Cabangbungin, PNS-nya hanya Kepala Sekolahnya saja,” tuturnya.

Ia juga melihat di sekolah-sekolah negeri tenaga pengajarnya malah berlebih. Sementara di sekolah satu atap justru malah kekurangan.

“Ini harus ada perhatian dari disdik. Jangan dibiarkan nanti akan terjadi ketimpangan. Jangan membuat mereka menjadi kecewa dan merasa dianaktirikan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah satu atap. Menurutnya, Komisi D terkesan diam dan hanya menunggu laporan saja.

“Komisi D harus juga terjun kebawah, kalau gak panggil Disdik minta keterangan kondisi riil sekolah satu atap itu seperti apa, jangan diantepin saja, mereka anak-anak yang bersekolah disana adalah anak bangsa yang menginginkan juga persamaan kualitas belajar,” pungkasnya. [tata]

SMS, Tambun Selatan - Laga lanjutan Divisi 1 Grup IV yang mempertemukan tuan rumah Persikasi Kabupaten Bekasi menjamu PS Jakarta Timur, di Stadion Tambun, Tambun, Kabupaten Bekasi, Ahad (29/1), batal tersaji.

Itu karena, PS Jakarta Timur yang belum menyatakan kesediaannya dalam mengikuti kompetisi di bawah naungan PSSI atau PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS) sebagai operatornya. Padahal, kubu Bendo Item- julukan Persikasi, berambisi mendapatkan hasil sempurna di laga kandang ketiganya.Padahal, pelatih Persikasi, Supriyadi menyatakan sudah mempersiapkan.

formasi andalan bagi pasukannya, yakni bermain menyerang. Hal tersebut mengisyaratkan, Ia tidak mau kehilangan poin dalam setiap pertandingan.

“Semua pemain sudah dapat instruksi jelas dari saya. Serang, serang, serang, itu saja. Terlebih, kami sudah berlatih mengenai finishing touch (penyelesaian akhir),” ungkap Supriyadi.

Supriyadi masih yakin formasi 3-4-3 bakal sangat efektif memberi tekanan pada kubu tim yang bermarkas di stadion Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur.

“Semua kesebelasan di Indonesia sama saja pola menyerang dan bertahannya. Saya hanya minta pemain disiplin pada hal-hal yang telah mereka pelajari dan praktekkan dalam latihan,” tambahnya.

PS Jakarta Timur yang seharusnya berstatus tuan rumah, menegaskan belum mau mengikuti kompetisi amatir selama kondisi persepakbolaan Indonesia belum kondusif.

“PSSI tengah digoyang-goyang isu perombakan kepengurusan. Belum lagi, adanya ancaman Kongres Luar Biasa (KLB) dari pihak Komite Penyelamat sepak bola Indonesia (KPSI) yang mengakibatkan kondisi PSSI semakin rumit. Kalau sudah begitu, untuk apa kami berkompetisi kalau hasilnya nihil? Mengurus bola ini susah, pusing memikirkan pendanaan,” kata Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI, Jakarta Timur, Gatot Haryo Sutedjo, menambahkan.

“Mengurus sepak bola ini tidak gampang. Kami harus banting tulang dan berdarah-darah. Pokoknya, Selama belum ada kepastian perbaikan kondisi PSSI, kami tidak akan mengikuti kompetisi baik itu yang diselenggarakan PT LPIS maupun PT Liga Indonesia (PT LPIS),” tuturnya.

Lebih jauh dikatakannya lagi, PS Jakarta Timur sudah melayangkan surat untuk menunda mengikuti pertandingan Divisi 1 sejak 3 Januari lalu.

“Sehingga, kami takut untuk di-Walk Out (WO) oleh penyelenggara pertandingan. Pasalnya, kami bukan mundur dari kompetisi, melainkan menunda dengan tempo yang tidak ditentukan,” tukasnya.

PS Jakarta Timur hanyalah sebuah tim kurang persiapan dengan materi pemain yang belum lengkap jika dipaksakan bertanding. Sedangkan Persikasi, secara komposisi sudah sempurna dan memetik dua kemenangan di dua laga kandang. [tata/R]