Blog SMS Bekasi

[caption id="attachment_868" align="aligncenter" width="448" caption="Ratusan kendaraan tak bergerak dan sejumlah angkutan barang mengaku merugi atas demo besar-besaran yang menutup akses tol Jakarta-Cikampek, Jum’at (27/1) lalu."][/caption]

SMS, Cikarang Utara - AKIBAT demo buruh yang menutup seluruh akses jalan pada Jum’at (27/01), sejumlah angkutan di Kabupaten Bekasi mengalami kerugian. Hal tersebut dikeluhkan para pengusaha angkutan umum karena rute trayek yang dijalankan oleh armadanya tidak berjalan dengan maksimal.

"Kita dirugikan dengan aksi demo buruh ini, tidak hanya pengusaha angkutan umum tetapi angkutan karyawan pun mengadukan hal serupa akibat kemacetan yang timbul dari demo ini," ujar Yaya Ropandi, Sekretaris Organda Kabupaten Bekasi kepada SMS Bekasi.

Disampaikannya, selain pengusaha angkutan umum, keluhan yang ia terima juga datang dari pengusaha angkutan umum. Mereka mengadu lantaran angkutannya tidak bisa bekerja bahkan lebih memilih pulang ke kandangnya masing-masing lantaran jalan yang dilalui tak juga kunjung lancar.

“Kalaupun dipaksakan untuk tetap beroperasi, tentunya pengusaha akan mengalami banyak kerugian seperti dari segi waktu dan bahan bakar bagi armada yang ada,” tambahnya.

Menurut Yaya, jika pun buruh ingin melakukan aksi ini sebaiknya buruh juga melihat sisi kepentingan masyarakat lain. Baginya mengeluarkan pendapat memang hak buruh, tetapi juga harus sadar betul kepentingan masyarakat juga harus diutamakan.

"Mengeluarkan pendapat betul memang hak buruh, tetapi buruh juga harus melihat kepntingan masyarakat banyak jangan sampai aktivitasnya terhambat karena aksi itu," bebernya.

Ditambahkannya, dalam unjukrasa tersebut, pengusaha angkutan dari 15 jalur rute yang mengadu ke Organda karena tidak bisa mengoperasikan angkutannya, pengusaha angkutan yang mengadu antara lain, angkutan K36 A, 01 A, 32 A. [her]

[caption id="attachment_864" align="aligncenter" width="448" caption="Muhaimin Iskandar"][/caption]

SMS, Jakarta - Kesepakatan  mengenai pelaksanaan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bekasi, akhirnya bisa tercapai setelah Menakertrans Muhaimin Iskandar melakukan pembicaraan langsung dengan Ketua Apindo, Sofjan Wanandi.

"Pengusaha yang sudah menyatakan mampu melaksanakan ketentuan itu silakan membayar upah UMK baru, yang tidak silakan mengajukan keberatan kepada pemprov Jabar," kata Menakertrans di Jakarta, Jumat (27/1).

Menakertrans mengatakan, pemogokan buruh di Kabupaten Bekasi, yang dilakukan pada Jumat (27/1), merupakan reaksi atas keputusan PTUN Bandung yang membatalkan ketentuan baru upah minimum di Jawa Barat.

"Sementara bagi pengusaha yang belum mampu segera lakukan mekanisme bipartit untuk mengambil jalan tengah, agar juga jangan ada yang dirugikan," tambah pria yang juga politisi PKB ini.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Menakertrans berharap buruh bisa segera mengakhiri pemogokan dan kembali bekerja sebagaimana biasa.

"Pemerintah akan terus memantau dan menjamin proses perundingan bipartit dapat berjalan dengan lancar dan produktif," demikian Muhaimin Iskandar. [tata/R]

[caption id="attachment_859" align="aligncenter" width="448" caption="PT. Printek adalah salah satu perusahaan yang berada di Kawasan Jababeka II yang siap melaksanakan UMK baru. Sejumlah karyawan tampak berjaga-jaga khawatir akan sweaping rekan buruh yang masuk ke perusahannya."][/caption]

Berikut kronologi yang berhasil dihimpun SMS Bekasi terkait turunnya SK Gubernur Jabar Nomor 561/f.211-bangsos/2012. 

Kamis, 26 Januari 2012

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang penetapan UMK Bekasi. Sebelumnya, setiap kali perkara ini disidangkan, para buruh selalu melakukan aksi unjuk rasa mengawal persidangan.

Gubernur Jabar kemudian mengajukan banding terkait pembatalan SK Gubernur tentang UMK Bekasi oleh PTUN. Banding akan diproses PTUN Bandung untuk diteruskan ke PTUN Jakarta.

Jumat, 27 Januari 2012

Putusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan Apindo, membuat para buruh melampiaskan kekecewaan mereka dengan melakukan aksi unjuk rasa memblokir pintu Tol Cikarang Barat. Mereka juga menghentikan aktivitas produksi di tujuh kawasan industri di Cikarang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk melakukan komunikasi demi tercapai kesefahaman dengan para buruh. Muhaimin yang baru saja mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, Jumat pagi, langsung terbang kembali ke Jakarta.

Aksi unjuk rasa terus berlangsung. Buruh mengancam tidak akan berhenti berunjuk rasa hingga tuntutan mereka agar Apindo melaksanakan SK Gubernur Jabar sebelumnya dipenuhi.

Pada Jumat malam, digelar pertemuan di Kantor Kementerian Perekonomian. Pertemuan dihadiri Hatta Rajasa, Muhaimin Iskandar, perwakilan Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Apindo, dan perwakilan serikat pekerja. Pertemuan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membuat rekomendasi baru terkait UMK Bekasi.

Pada Jumat malam itu juga, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengklaim sudah mendapat surat rekomendasi dari Pemkab Bekasi tentang UMK Bekasi yang baru.

Gubernur langsung menyelesaikan rumusan SK Gubernur Jabar soal UMK Bekasi yang baru dan disepakati semua pihak. SK Gubernur Jabar tersebut dibuat secara darurat, bahkan tanpa melibatkan dewan pengupahan.

Sabtu, 28 Januari 2012

Sekitar pukul 07.00 WIB, digelar pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Pakuan, Bandung. Pertemuan dihadiri Gubernur Ahmad Heryawan dan Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya.

Selanjutnya, Gubernur mengumumkan SK Gubernur Jabar No 561/f.211-Bangsos/2012 tentang perubahan ketiga keputusan Gubernur Jabar No 561/kep.1540-Bangsos/2011 tentang UMK Jabar tertanggal 27 Januari 2012.

Poin penting SK ini menyepakati bahwa UMK Bekasi menjadi Rp1.491.000. Untuk kelompok II ditetapkan Rp1.715.000 dan kelompok I Rp 1.849.000.

Heryawan menyatakan, pihaknya akan mencabut banding yang sudah diajukan ke PTUN Jakarta melalui PTUN Bandung. Perubahan UMK Bekasi juga disebutnya tidak akan merembet ke daerah lain di Indonesia. [tata/R/ant]

SMS, Jakarta - Negara harus mendapat pajak, perusahaan pun perlu untung. Jadi semuanya harus seimbang. Pemerintah menolak anggapan bahwa rendahnya upah tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu indikator keuntungan dalam bersaing dengan negara lain. Kesejahteraan tenaga kerja turut perlu diperhatikan.

Demikian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat dimintai tanggapan mengenai rendahnya upah tenaga kerja menjadi faktor daya saing dengan negara lain.

"Pekerja kita harus sejahtera," ujar Hatta usai rapat di Jakarta, Jumat (27/1) malam.

Hatta melanjutkan, keseimbangan perlu ada di dunia bisnis. Disamping pekerja, perusahaan juga perlu mendapat untung dengan peningkatan produktivitas pekerjanya.

"Negaranya juga harus mendapatkan pajak. Semuanya harus serasi seimbang," katanya.

Komitmen para pekerja untuk meningkatkan produktivitas, tambahnya, menjadi daya tawar lain dalam meningkatkan daya saing industri tanah air.

Hatta berharap, kejadian demo buruh ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Karena kejadian ini memberi dampak negatif bagi seluruh aspek masyarakat.

"Harus didialogkan, jangan menempuh cara-cara yang mengakibatkan industri terhenti," katanya.

Aksi unjuk rasa buruh ini dipicu putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Bandung yang memenangkan Apindo Kabupaten Bekasi, yang memerintahkan Gubernur Jawa Barat merevisi SK UMK tahun 2012. Artinya, upah buruh batal naik 30 persen menjadi Rp1.491.000.

Demo besar-besaran pun dilakukan. Ratusan ribu buruh turun ke jalan. Peserta demo buruh tidak hanya pekerja dari perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Ribuan buruh dari Bandung juga datang untuk memberikan dukungan. [tata/r]

Ribuan buruh di Kabupaten Bekasi, Jumat (27/1) menggelar demonstrasi besar-besaran. Aksi kali ini tidak memusatkan pada titik-titik tertentu, namun menyebar di seluruh kawasan industri di Bekasi hingga Cikarang.

Aksi buruh yang menuntut segera diberlakukan UMK Bekasi tersebut, menutup jalan raya dan jalan tol. Akibatnya, kemacetan di Tol Cikampek mencapai 12 kilometer lebih.

SMS, Cikarang Pusat - Keberhasilan Bupati Bekasi Sa’duddin meredam aksi demo buruh kemarin (16/1) mendapatkan apresiasi dari partai pendukung, PPP yang saat ini mengusungnya. Tidak adanya aksi demontrasi ini berdampak positif bagi iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Jika sampai Bekasi lumpuh imbasnya tidak hanya wilayah setempat, namun sudah menjadi citra nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik di kawasan industri investornya dari luar negeri.

Ketua Bapilu PPP Cecep Noor menegaskan apa yang dilakukan Sa’duddin ini patut mendapatkan dukungan. Ia menjelaskan iklim investadi di Bekasi bisa kembali berkembang jika memang wilayah setempat bebas dari kekisruhan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Sa’duddin yang mampu membuat stabilitas di wilayahnya.

“Apa yang dilakukan pak Sa’duddin ini salah satunya menyelematkan citra Indonesia di mata International dengan melihat banyaknya investor dasri Asing di Bekasi ini,” beber Cecep.

Dengan begitu jelasnya pandangan negative bisa diminimalisir. Sebab jika sampai aksi tutup jalan benar-benar terjadi yang lumpuh bukan hanya Bekasi. Namun Jakarta yang merupakan daerah ibu kota akan terkena dampaknya. Imbasnya para investor akan berpikir ke dua kali jika hendak menanamkan modalnya di Indonsia khususnya di Bekasi ini.

“Bekasi itu miniature Indonesia, kalau ga kondusif tentu berdampak pada investor,” ungkap anggota dewan dapil satu tersebut.

Ia juga menjelaskan apa yang dilakukan Bupati ini sekarang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pendukung pasangan SAJA Cecep Noor mengaku sangat gembira dan patut memberikan penghargaan setinggi-tingginyanya pada Bupati. Menurutnya dengan adanya dialog tersebut membuat masyarakat bisa terakomodir dan investasi aman tertib dan lancar.

“Jelas saya bangga, bupati sudah menunjukkan kelasnya dengan kebijakan ini,” ungkapnya.

Menurutnya tidak mudah bagi pemimpin untuk menjaga dan mengakomodir semua kalangan. Sebab jika sampai salah langkah apa yang terjadi di Bekasi imbasnya langsung ke pusat. Dan itu sudah terbukti lewat aksi blokir jalan yang dilakukan buruh.

“Bekasi penyangga ibu kota kalau goyah sedikit dampaknya sampai nasional,” tukasnya. (dit)

SMS, Tambun Selatan - Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang ikut mengusung pasangan SAJA berkomitmen menggarap kaum buruh dan warga Padang serta Ambon. Spesifikasi penggarapan massa ini dikarenakan figure ketua umum PDK tingkat Kabupaten Bekasi berasal dari Ambon. Sementara istrinya berasal dari Padang. Sentiment kedaerahan inilah yang dicoba untuk dimanfaatkan oleh PDK demi mendukung pasangan SAJA.

Ketua PDK Abdul Majid menegaskan pihaknya berusaha mencoba menggarap kaum buruh. Selama ini massa yang dimiliki PDK sebagian besar berasal dari buruh. Ia pun berusaha untuk menarik simpati kaum buruh untuk mendukung pasangan SAJA. Ia sendiri yakin kalau buruh bisa diajak untuk sama-sama mendukung SAJA. Apalagi jelasnya pemerintah sendiri sudah berani menentukan kebijakan yang memihak ke pada buruh terkait penetapan UMK.

”Saya yakin mampu mengajak buruh memilih pasangan SAJA. Apalagi buruh sudah diberikan kado istimewa ketika penentuan UMK,” beber Abdul Majid.

Sebelumnya buruh apriori terhadap pemilukada. Namun jelas Abdul Majid setelah adanya kebijakan terkait penetapan UMK yang berpihak kepada kaum buruh membuat mereka memiliki harapan. Inilah yang dicoba dimanfaatkan oleh PDK dengan konsentrasi menggarap massa dari kalangan buruh untuk mendulang suara bagi pasangan SAJA.

”Saya punya pintu untuk masuk lebih dalam ke kalangan buruh, dengan kebijakan UMK ini bisa membuat buruh bersimpati,” tegas lelaki asal Ambon tersebut.

Selain menggarap kalangan buruh, Abdul Majid juga konsentrasi memanfaatkan primordialisme warga asal Ambon yang ada di Kabupaten Bekasi. Ia mengklaim warga Ambon jumlahnya mencapai ratusan di Bekasi ini. Tentunya keberadaan warga Ambon ini bisa dijadikan pundi-pundi suara oleh PDK untuk mendukung pasangan yang diusungnya.

”Saya asli Ambon kami mencoba untuk mengajak warga Ambon untuk sama-sama mendukung pak Sa’duddin,” bebernya.

Abdul Majid juga membeberkan tidak hanya suku Ambon saja yang digarap untuk pemenangan SAJA. Suku padang yang tersebar di Kabupaten Bekasi juga digarapnya. Ia memanfaatkan suku istrinya yang berasal dari Padang Sumatera Barat. Jika memang mampu menyakinkan warga asal Padang yang tinggal di Bekasi ini tentunya suara keuntungan tersendiri untuk pasangan SAJA.

”Istri saya dari Padang, komunitas Padang ini juga kami ajak untuk sama-sama mensukseskan pilkada dengan mendukung pasangan SAJA,” tuturnya.

Abdul Majid optimis mampu mengerahkan suara dari komunitas Ambon dan Padang yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurutnya dua suku ini memiliki rasa persaudaraan yang kuat ketika berada di tanah rantau.

”Orang Padang ataupun Ambon sangat peduli dengan sesama. Makanya saya yakin bisa mengajak mereka,” tandasnya. (dit)

[caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="448" caption="Sekitar 400 siswa dari kelas 2 dan 3 SMK Yayasan Pendidikan Islam Nurhidayah (Yapin) 02 Cikarang Barat, mengikuti pelatihan mental dan life skill bagi siswa seputar kewirausahaan di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang, Kamis (22/12)."][/caption]

SMS, Cikarang Barat - Sekitar 400 siswa dari  kelas 2 dan 3 SMK Yayasan  Pendidikan Islam Nurhidayah (Yapin) 02 Cikarang Barat, mengikuti pelatihan mental dan life skill bagi siswa seputar kewirausahaan di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Telajung, Kecamatan Cikarang, Kamis (22/12).

Kegiatan yang digagas PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Multi Guna (DMG) bekerjasama dengan Care For The Nation tersebut sengaja membidik siswa SMU atau sederajat agar bisa menjadi pengusaha muda.

“Tujuan pelatihan ini adalah mempersiapkan anak-anak agar menjadi pribadi mandiri, bermental juara yang siap menghadapi tantangan ke depan dan menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujar Direktur DMG, Riwandari Juniasti, di sela-sela kegiatan pelatihan tersebut.

Dikatakannya, dengan pelatihan tersebut diharapkan siswa mempunyai pola fikir yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya berfikir menjadi karyawan tetapi berkeinginan menjadi seorang yang berwirausaha.

“Dengan mereka memiliki usaha, artinya membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar mereka. Kita menjembatani hal tersebut dengan Care For The Nation dengan sekolahan yang ada di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.

Selain itu, disampaikan wanita berambut sebahu ini, dari sekitar 400 siswa tersebut akan diseleksi menjadi 60 untuk kemudian diseleksi lagi menjadi 30 orang yang akan digembleng menjadi seorang wirausaha muda.

“Kita bukan hanya memberikan pelatihan dan bimbingan saja, melainkan memberikan bantuan yang diperlukan oleh siswa tersebut misalnya modal usaha. Dengan diberikan modal antara Rp 250-500 ribu, kita ingin melihat kreatifitas mereka mengelola uang tersebut. Di daerah lain banyak siswa dengan hanya modal Rp200 ribu sekarang bisa beromset Rp 4-6 Juta perbulan,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, bila diantara 30 orang tersebut berhasil menjadi pengusaha akan mendapat kerjasama dengan BPR yang dikelolanya sehingga usahanya betul-betul terlatih sejak dini.

Sementara itu, Kepala SMK Yapin 02, Suminta, sangat terkesan dengan program tersebut. Ia berharap anak didiknya kelak tidak lagi bergantung untuk menjadi buruh batau karyawan di pabrik melainkan mempunyai jiwa entrepreneurship.

“Kegiatan ini sangat positif, kita meninginkan lulsan SMK kita ini menjadi problem solving bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi, apalagi sampai bisa mempekerjakan orang-orang di sekelilingnya memang itu yang kita harapkan,” ujar pria yang juga Pengurus Karang Taruna Kecamatan Setu ini.

Program Champion Teens CARE for The Nation adalah program yang sudah dipersiapkan untuk membina 100 ribu siswa di 12 kota di seluruh Indonesia atau sekitar 25 angkatan akan selesai mengikuti kegiatan tersebut pada  tahun ini yang dikiuti oleh siswa  SMA, SMK, dan setara. [tata]

SMS, Cikarang Utara - Selain berunjukrasa di Pemda Kabupaten Bekasi, ratusan buruh juga berdemonstrasi di Kawasan Jababeka Kecamatan Cikarang Utara. Mereka memblokir jalan utama di Bundaran Patung Kuda Jababeka.

Akibatnya kemacetan panjang tak dapat dihindarkan. Antrian kendaraan dari dan menuju gerbang Jababeka mencapai ratusan meter. Meski begitu aksi mereka tetap berjalan ramai dengan dikawal petugas Kepolisian.

”Aduh kalau mau aksi jangan blokir jalan begini dong. Ini merugikan banyak orang apalagi ini daerah strategis yang digunakan banyak orang,” ujar Fredy salah seorang pengendara mobil yang ikut mengantri.

Sementar itu koordinator aksi Santoso mengaku akan mengadakan mogok massal jiak upah layak tidak segera diterapkan. Bahkan mereka juga akan memilih opsi Golput dalam pemilukada nanti.

"Kita akan memilih golput jika semua ini belum ada jawaban, dari dulu buruh selalu melarat dan tidak ada kesejahteraan, mereka tidak memikirkan apa dampak ketidakperhatianya kepada kami, yang mereka pikirkan hanya lah bagaimana hari ini mereka bisa kaya dari uang rakyat," ujarnya.

Selain itu menuntut agar pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan surat kenaikan UMK 2012 dan pemerintah memberikan penjelasan atas atas keputusan yang baru tersebut.

"Kita akan intruksikan kepada buruh yg belum terbuka matanya, agar mogok berkerja masal," pungkasnya. [Rio]

SMS, Cikarang Pusat - Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (Gesburi) menggelar aksi di Kantor Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, pada Senin(19/12).

Dalam aksinya, mereka akan mengawal Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi yang saat ini mendapat gugatan dari kalangan pengusaha

Aksi ratusan buruh Gesburi Kabupaten Bekasi itu berlangsung damai. Tidak ada ketegangan dalam aksi itu, petugas baik Polsek Cikarang Pusat maupun Satuan Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan terjadinya kericuan tersebut.

Humas Aksi Bersama Gerburi, Santoso mengatakan, aksi buruh ini merupakan salah satu langkah untuk mengawal SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540/Bangsos/2011 per tanggal 21 November 2011 terkait kenaikan UMK sebesar Rp 1,4 juta per Januari 2012 mendatang.

Menurutnya, pengawalan ini perlu dilakaukan mengingat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kenaikan tersebut. "Bahkan, sejauh ini para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN Bandung yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Jadi, buruh wajib mengawal agar pelaksanaan UMK 2012 mendatang dapat direalisasikan," katanya.

Ia mengatakan, pergolakan upah yang terus terjadi tidak hanya terletak kecilnya nilai nominal upah yang direkomendasikan dan ditetapkan pemerintah, melainkan juga cerminan dari kegagalan rezim dalam memberikan perlindungan kesejahteraan kelas buruh yang setiap tahunnya mempraktikkan politik upah murah.

"Upah sebagai hak dasar buruh, pertama, seharusnya manusiawi yang diberikan selayak-layaknya baik kuantitas maupun kualitas. Kedua, upah bukanlah nilai yang bersifat tetap yang tidak mengalami perubahan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bisa mendukung terkait pencabutan Permen Nomor 17 Tahun 2005, Permen Nomor 01 Tahun 1999 dan Kepmen Nomor 231 Tahun 2003. "Juga melaksanakan upah relatif nasional sebagai jawaban atas politik upah murah dan tolak penangguhan upah tahun 2012," pungkasnya. [Ama/R]